Ketua DPRD Kemas Faried Pimpin Rapat Paripurna Bahas KUA-PPAS 2025

JAMBI (KABARNEGERI.NET) – DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025, Senin (20/10/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, dan dihadiri oleh Wali Kota Jambi, Maulana, beserta jajaran Pemerintah Kota Jambi.

Dalam kesempatan itu, Kemas Faried menyampaikan bahwa DPRD Kota Jambi tetap optimis dalam menyikapi dinamika keuangan daerah, meskipun APBD tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan.

“Sudah disampaikan Pak Wali, dan kami di DPRD menyikapi hal ini secara positif. Kita harus tetap optimis. Penurunan proyeksi APBD tahun 2026 ini masih menunggu kepastian dari pusat, tetapi kami yakin optimalisasi pendapatan dan pemanfaatan aset daerah akan menjadi sumber PAD baru bagi Kota Jambi,” ujar Kemas Faried.

Ia menegaskan bahwa DPRD bersama pemerintah kota akan terus bersinergi untuk memastikan bahwa program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap berjalan sesuai rencana.

“Kota Jambi harus terus berinovasi, menggali potensi daerah, serta memaksimalkan aset yang ada agar tidak hanya bergantung pada transfer pusat. Kami juga mendorong agar perencanaan dan pengawasan dijalankan lebih optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, mengapresiasi kerja keras seluruh anggota DPRD, terutama Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja hampir 24 jam penuh dalam pembahasan rancangan tersebut.

“Kami sangat bersyukur atas kerja keras DPRD Kota Jambi di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Kemas Faried. Mereka benar-benar fokus membahas postur anggaran KUA-PPAS 2025 dengan prioritas untuk kepentingan masyarakat,” ujar Maulana.

Maulana menjelaskan, postur anggaran tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,79 triliun, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,978 triliun. Penurunan sekitar Rp188 miliar ini disebabkan oleh berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.

Meski demikian, ia optimis bahwa kekurangan tersebut dapat ditutupi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami akan dorong kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan aset dan membuka komunikasi dengan kementerian serta lembaga pusat agar pembangunan tetap berlanjut,” jelas Maulana.

Rapat paripurna tersebut berlangsung kondusif, diwarnai semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. (*)