Desak Transparansi dan Mundurnya Kabid SMP, AWaSI Jambi Gelar Aksi Damai di Dinas Pendidikan Tanjab Timur

TANJABTIM (KABARNEGERI.NET) – Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Provinsi Jambi menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Polda Jambi terkait rencana pelaksanaan aksi unjuk rasa damai pada Senin, 19 Januari 2026, pukul 11.00 WIB hingga selesai. Aksi tersebut direncanakan berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Aksi unjuk rasa ini digelar untuk menyoroti dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Meubelair SMP Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD dengan nilai anggaran sekitar Rp3,22 miliar.

Ketua Umum AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan, SP, mengungkapkan terdapat sedikitnya 17 dugaan penyimpangan dalam pengadaan meubelair SMP tersebut. Dugaan tersebut mencakup praktik mark-up harga, penurunan spesifikasi barang di bawah standar, pengurangan jumlah meubelair di sejumlah sekolah, hingga indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain itu, AWaSI Jambi juga menyoroti adanya dugaan tekanan terhadap kepala sekolah agar menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), meskipun barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak. Ditemukan pula indikasi pekerjaan fiktif, manipulasi laporan administrasi, serta pengadaan yang diduga tidak melalui proses lelang yang transparan.

AWaSI Jambi turut mengungkap dugaan adanya pengondisian dan monopoli vendor, pengaturan lelang, manipulasi dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), hingga dugaan pemberian fee proyek kepada oknum tertentu. Seluruh rangkaian dugaan tersebut dinilai sebagai bentuk kolusi, penyalahgunaan wewenang, serta kelalaian perencanaan, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan mengarah pada indikasi TPPU.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak redaksi, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Joko Parmono, saat ini dikabarkan tengah menjalani pemeriksaan di Polda Jambi.

Dalam aksi tersebut, AWaSI Jambi akan menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:

1. Mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuka seluruh dokumen pengadaan meubelair SMP secara transparan.
2. Menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan meubelair SMP hingga kepada aktor intelektualnya.
3. Meminta perlindungan hukum bagi para kepala sekolah yang diduga mendapat tekanan dalam proses penandatanganan dokumen.
4. Mendesak Kepala Bidang SMP untuk mengundurkan diri sementara dari jabatannya selama proses hukum berlangsung guna mencegah penghilangan barang bukti dan menghindari potensi menghambat penyidikan.

AWaSI Jambi menegaskan bahwa aksi tersebut akan dilaksanakan secara damai sebagai bentuk kontrol sosial dan berharap aparat penegak hukum dapat menangani dugaan penyimpangan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.Selain itu, AWaSI Jambi juga merencanakan aksi lanjutan di Polres Tanjung Jabung Timur serta Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur dalam waktu dekat. (Red)