MBG Jambi: Dari Piring Anak Menuju Penguatan Ekonomi Desa

Oleh: Ir. H. Syahrasaddin, M.Si**

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah berkembang menjadi salah satu program sosial-ekonomi terbesar di Indonesia. Hingga awal Maret 2026, program ini dilaporkan telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat. Pada tahun yang sama, Badan Gizi Nasional mengelola anggaran sekitar Rp268 triliun, dengan sebagian besar diarahkan untuk pembelian bahan pangan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Skala tersebut memperlihatkan kesungguhan negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Namun, besarnya anggaran, banyaknya dapur, dan luasnya cakupan penerima tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tujuan program telah tercapai.

Keberhasilan MBG pada akhirnya tidak ditentukan di ruang rapat pemerintah pusat, tetapi di dapur-dapur pelayanan, sekolah, posyandu, rumah tangga, pasar desa, dan lahan pertanian di daerah. Karena itu, kondisi nasional cukup menjadi kerangka besar, sedangkan kualitas pelaksanaannya harus dibaca dari kenyataan di lapangan.

Provinsi Jambi merupakan salah satu ruang penting untuk menguji apakah MBG benar-benar dapat bergerak dari sekadar program pembagian makanan menjadi program peningkatan gizi sekaligus penguatan ekonomi rakyat.

MBG dalam Konteks Jambi

Per 2 Mei 2026, MBG di Provinsi Jambi telah menjangkau sekitar 446.087 penerima manfaat. Pelaksanaannya melibatkan sekitar 205 SPPG, 545 pemasok, dan 9.635 tenaga kerja. Perputaran dana program diperkirakan mencapai Rp7,2 miliar per hari.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp4,1 miliar digunakan untuk membeli beras, daging ayam, telur, buah, sayuran, dan bahan pangan lainnya. Angka tersebut memperlihatkan bahwa MBG bukan lagi program kecil. Ia telah menjadi ekosistem ekonomi baru yang membentuk permintaan pangan dalam jumlah besar dan terus-menerus.

Pada sisi lain, Jambi masih menghadapi persoalan gizi yang memerlukan perhatian serius. Prevalensi stunting di provinsi ini dilaporkan meningkat dari 13,5 persen pada 2023 menjadi 17,1 persen pada 2024.

Meskipun MBG tidak boleh diposisikan sebagai satu-satunya instrumen penurunan stunting, program ini tetap dapat menjadi bagian penting dari intervensi gizi, terutama jika diintegrasikan dengan pelayanan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta pendidikan pola makan sehat.

Untuk melihat kualitas program secara utuh, MBG Jambi perlu diuji menggunakan tujuh parameter, yaitu input, proses atau outcome, output, result, impact, benefit, dan sustainability.

Input

Besar Dana Harus Seimbang dengan Kesiapan Sistem. Input MBG tidak hanya berbentuk uang. Program ini membutuhkan bangunan dapur, peralatan memasak, air bersih, listrik, gas, kendaraan distribusi, ahli gizi, penjamah makanan, tenaga administrasi, pengawas, pemasok, sistem informasi, serta jaringan pelayanan kesehatan.

Dilihat dari jumlah SPPG, tenaga kerja, pemasok, dan perputaran dana, input program di Jambi tergolong kuat. Persoalannya bukan lagi sekadar apakah anggaran tersedia, melainkan apakah seluruh sumber daya tersebut memenuhi standar yang dibutuhkan.

Sebuah dapur tidak dapat dianggap siap hanya karena bangunannya telah berdiri. Kesiapannya harus ditentukan oleh mutu air, sanitasi, ventilasi, penyimpanan bahan mentah, pemisahan bahan matang dan mentah, kompetensi pekerja, pengendalian suhu, kendaraan pengangkut, serta kemampuan mengirimkan makanan dalam batas waktu aman.

Jambi memiliki karakter wilayah yang tidak seragam. Distribusi makanan di Kota Jambi tentu berbeda dengan distribusi ke permukiman yang tersebar di Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, Merangin, atau Sarolangun. Karena itu, kapasitas dapur tidak boleh hanya dihitung berdasarkan jumlah porsi. Jarak, waktu tempuh, kondisi jalan, cuaca, dan ketahanan jenis makanan harus ikut diperhitungkan.

Dengan demikian, evaluasi input harus bergeser dari pertanyaan “berapa banyak dapur telah tersedia” menjadi “berapa banyak dapur yang benar-benar aman dan layak melayani penerima”.

Proses

Titik Paling Rawan Berada di Antara Dapur dan Piring. Dalam istilah evaluasi program, proses atau outcome operasional mencakup seluruh aktivitas yang mengubah input menjadi pelayanan. Pada MBG, proses tersebut dimulai dari pemilihan pemasok, pembelian bahan, penerimaan barang, penyimpanan, penyusunan menu, pencucian, pengolahan, pengemasan, pengangkutan, pembagian, sampai makanan dikonsumsi.

Setiap mata rantai mengandung risiko. Bahan baku yang baik dapat menjadi tidak aman apabila disimpan secara keliru. Masakan yang semula aman dapat terkontaminasi ketika dikemas. Makanan yang telah memenuhi standar dapat rusak apabila terlalu lama berada dalam kendaraan distribusi.

Peristiwa di Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, pada Januari 2026 memberikan pelajaran penting. Hasil pemeriksaan menemukan kontaminasi bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli pada makanan yang dikonsumsi sejumlah siswa. Evaluasi pemerintah daerah menemukan ketidakkonsistenan penerapan standar operasional, persoalan kebersihan pengolahan, serta jeda waktu memasak dan distribusi yang terlalu panjang. Kejadian tersebut tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh MBG di Jambi gagal.

Namun, ia harus dibaca sebagai peringatan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kedisiplinan proses. Pengawasan tidak cukup dilakukan setelah muncul korban. Setiap SPPG membutuhkan pengawasan harian, pencatatan waktu memasak, suhu makanan, waktu keberangkatan, waktu tiba, sampel makanan, kondisi kendaraan, serta laporan keluhan dari sekolah.

Output

Jumlah Porsi Bukan Satu-satunya Ukuran. Output MBG adalah hasil langsung yang dapat dilihat, seperti jumlah SPPG, porsi makanan yang dibagikan, sekolah yang dijangkau, penerima manfaat, tenaga kerja, dan pemasok yang terlibat. Dilihat dari angka-angka tersebut, perkembangan MBG Jambi tergolong cepat.

Namun, jumlah porsi yang dibagikan hanya menunjukkan bahwa makanan telah sampai. Angka itu belum menjawab apakah makanan tersebut aman, bergizi, tepat waktu, disukai, dan benar-benar dikonsumsi.

Karena itu, output MBG Jambi harus dilengkapi dengan indikator kualitas, antara lain: berapa % makanan datang tepat waktu; berapa banyak makanan yang tersisa; apakah kandungan energi dan protein sesuai kebutuhan kelompok umur; apakah menu cukup bervariasi; apakah makanan diterima dengan baik oleh anak; serta berapa banyak SPPG yang memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Program ini juga harus membedakan kebutuhan peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tidak tepat apabila seluruh kelompok menerima pola menu dan ukuran porsi yang sama.

Result

Apakah pelayanan mengubah kehidupan penerima? Result merupakan hasil nyata yang muncul setelah output diberikan. Dalam konteks MBG, result bukan sekadar nasi kotak yang telah dibagikan, melainkan perubahan yang mulai dirasakan oleh anak, keluarga, pekerja, petani, dan pelaku usaha.

Beberapa result ekonomi di Jambi mulai terlihat. Program telah menciptakan ribuan pekerjaan dan membentuk pasar yang lebih pasti bagi beras, ayam, telur, sayur, dan buah. Dana yang berputar setiap hari memberi peluang kepada petani, peternak, pedagang, pengangkut, dan usaha pengolahan pangan. Namun, result dalam bidang gizi dan pendidikan belum dapat disimpulkan hanya dari perluasan cakupan.

Jambi perlu memiliki data yang dapat menjawab beberapa pertanyaan mendasar:

• Apakah konsumsi protein anak meningkat?
• Apakah anak lebih aktif mengikuti pembelajaran?
• Apakah angka ketidakhadiran sekolah menurun?
• Apakah keluarga menghemat pengeluaran pangan?
• Apakah prevalensi anemia, berat badan kurang, dan wasting menurun?
• Apakah harga yang diterima petani meningkat?

Tanpa data sebelum dan sesudah program, pemerintah hanya akan mengetahui berapa banyak makanan yang telah dibagikan, tetapi tidak mengetahui perubahan apa yang dihasilkan.

Impact

Antara Perbaikan Gizi dan Perubahan Struktur Ekonomi. Impact merupakan dampak yang lebih luas dan biasanya baru terlihat dalam jangka menengah atau panjang. Apabila dikelola dengan baik, MBG dapat memberi dampak besar bagi Jambi. Anak memperoleh asupan yang lebih baik. Keluarga mendapatkan pengurangan beban pengeluaran. Petani dan peternak memperoleh pasar. Lapangan kerja tumbuh di sekitar dapur. Pelaku UMKM masuk ke dalam rantai pasok. Aktivitas ekonomi desa meningkat. 

Namun, permintaan pangan dalam jumlah besar juga dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Apabila pasokan tidak direncanakan, harga telur, ayam, sayuran, atau buah dapat meningkat. Apabila pengadaan hanya dikuasai oleh beberapa pemasok, manfaat ekonomi tidak menyebar. Apabila menu dibuat terlalu seragam, komoditas tertentu akan mengalami tekanan permintaan secara bersamaan.

Program juga menghasilkan limbah makanan, air cucian, minyak jelantah, dan sampah kemasan. Tanpa sistem pengelolaan yang baik, program gizi dapat memunculkan persoalan lingkungan baru. Dampak MBG dengan demikian harus dinilai dalam empat dimensi sekaligus: kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

Benefit

Apakah Manfaat Lebih Besar daripada Biaya? Dengan perputaran sekitar Rp7,2 miliar untuk 446 ribu penerima, secara kasar terdapat biaya sekitar Rp16 ribu per penerima setiap hari. Angka tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan program mahal atau murah.

Penilaian harus membandingkan seluruh biaya dengan manfaat yang dihasilkan. Biaya program bukan hanya bahan makanan. Di dalamnya terdapat biaya tenaga kerja, listrik, air, gas, kendaraan, sewa, perawatan alat, pengawasan, pemeriksaan laboratorium, makanan tersisa, pengelolaan limbah, dan penanganan jika terjadi gangguan kesehatan. Manfaatnya juga tidak boleh dihitung hanya dari harga seporsi makanan.

Pemerintah perlu memasukkan penghematan keluarga, peningkatan gizi, peningkatan kehadiran sekolah, pendapatan petani, penciptaan pekerjaan, pengurangan penyakit akibat kekurangan gizi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Satu kasus keamanan pangan dapat menimbulkan biaya pengobatan, penghentian operasi, pemeriksaan laboratorium, hilangnya hari belajar, serta menurunnya kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengawasan keamanan bukan biaya tambahan, melainkan investasi untuk mempertahankan manfaat program.

Sustainability

Mampukah MBG Bertahan dengan Kualitas yang Sama? Keberlanjutan MBG mempunyai beberapa lapisan:

1. Pertama adalah keberlanjutan fiskal. Program dengan kebutuhan anggaran sangat besar harus mampu menunjukkan hasil terukur agar dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
2. Kedua adalah keberlanjutan pasokan. Dapur tidak boleh terus bergantung pada bahan yang didatangkan dari luar apabila daerah mempunyai kapasitas memproduksinya.
3. Ketiga adalah keberlanjutan kelembagaan. SPPG membutuhkan pekerja yang terlatih, laporan keuangan yang tertib, pemasok yang dapat dilacak, serta pengawasan yang tidak bergantung pada pergantian pejabat.
4. Keempat adalah keberlanjutan sosial. Masyarakat harus merasa menjadi bagian dari program, bukan sekadar penerima makanan.
5. Kelima adalah keberlanjutan lingkungan. Penggunaan air, energi, kemasan, dan pengelolaan sisa makanan harus dimasukkan dalam desain operasional.

Dengan demikian, sustainability tidak hanya berarti program terus memperoleh anggaran, tetapi juga mampu mempertahankan mutu, kepercayaan masyarakat, pasokan pangan, dan manfaat ekonominya.

Mengintegrasikan MBG dengan Koperasi Merah Putih. Program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih seharusnya tidak bergerak sebagai dua program nasional yang berjalan sendiri-sendiri. Keduanya mempunyai titik temu yang sangat jelas, yaitu pangan, ekonomi desa, UMKM, dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan nasional telah membuka ruang bagi koperasi, Koperasi Merah Putih, BUMDes, UMKM, petani, peternak, dan nelayan untuk terlibat dalam rantai pasok MBG. Secara nasional, sejumlah Koperasi Merah Putih juga telah mulai menjadi pemasok SPPG.

Di Jambi, integrasi tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai agregator pangan lokal. Koperasi tidak harus memproduksi seluruh bahan makanan sendiri. Perannya adalah menghimpun beras dari petani, telur dari peternak kecil, ikan dari nelayan dan pembudidaya, serta sayuran dan buah dari kelompok tani. Koperasi kemudian melakukan sortasi, standardisasi, pencatatan asal produk, konsolidasi volume, dan pengiriman kepada SPPG.

Model ini dapat mengatasi masalah utama pemasok kecil. Seorang petani mungkin tidak mampu memasok kebutuhan satu dapur secara rutin. Namun, melalui koperasi, produk dari puluhan petani dapat dihimpun menjadi satu pasokan yang stabil. Integrasi harus disesuaikan dengan karakter wilayah.

Daerah hortikultura dapat memasok sayur dan buah. Kawasan pertanian pangan dapat menjadi sumber beras dan bahan pokok. Wilayah peternakan dapat memasok telur dan daging ayam. Kabupaten pesisir dan daerah perikanan darat dapat memasok ikan.

Koperasi Merah Putih juga dapat membantu mengatur kalender produksi berdasarkan kebutuhan SPPG. Dengan demikian, petani tidak menanam tanpa kepastian pasar, sedangkan dapur tidak membeli tanpa kepastian pasokan.

Namun, Koperasi Merah Putih tidak boleh otomatis ditunjuk menjadi pemasok hanya karena membawa nama program pemerintah. Koperasi tetap harus memenuhi persyaratan harga, mutu, kontinuitas, keamanan, ketepatan waktu, dan keterlacakan produk. Integrasi juga tidak boleh berubah menjadi monopoli baru.

Pengadaan harus tetap melibatkan banyak pemasok lokal dan memberikan ruang kepada petani, pedagang kecil, UMKM, koperasi lama, serta BUMDes. Koperasi Merah Putih sebaiknya berfungsi sebagai jembatan, bukan sebagai pintu tunggal yang menutup pelaku lain.

Agenda Pembenahan MBG Jambi. Pertama, Pemerintah Provinsi Jambi perlu membangun dashboard evaluasi yang menggunakan tujuh parameter: input, proses, output, result, impact, benefit, dan sustainability.

1. Dashboard tidak hanya menampilkan jumlah porsi, tetapi juga keamanan pangan, ketepatan waktu, kondisi gizi, kehadiran sekolah, nilai pembelian pangan lokal, keluhan, makanan tersisa, dan kesehatan keuangan dapur.
2. Kedua, seluruh SPPG harus menjalani audit kelayakan secara berkala. Pemeriksaan mencakup air bersih, sanitasi, keterampilan penjamah makanan, pengendalian suhu, waktu distribusi, kendaraan, penyimpanan bahan, serta pengelolaan limbah.
3. Ketiga, Jambi perlu membangun peta rantai pasok pangan MBG. Setiap SPPG harus diketahui kebutuhannya, sumber pasokannya, jarak angkutnya, dan kapasitas produksi wilayah sekitarnya.
4. Keempat, integrasi dengan Koperasi Merah Putih perlu dikembangkan melalui model “satu SPPG, satu klaster pemasok lokal”. Di dalam klaster tersebut, koperasi dapat mengorganisasikan petani, peternak, nelayan, UMKM, warung, dan pengangkut tanpa mematikan pelaku usaha yang telah ada.
5. Kelima, pemerintah perlu membentuk sistem peringatan dini. Keluhan terhadap aroma, rasa, warna, keterlambatan, atau gejala kesehatan harus segera masuk ke sistem pengawasan. SPPG yang mengalami pelanggaran ringan diberi status kuning dan diwajibkan memperbaiki diri. Pelanggaran berat atau kejadian keamanan pangan diberi status merah dan operasionalnya dihentikan sementara sampai dinyatakan aman.
6. Keenam, evaluasi kesehatan dan pendidikan harus dilakukan setiap enam atau dua belas bulan dengan melibatkan perguruan tinggi, tenaga kesehatan, ahli gizi, serta lembaga pengawasan independen. Evaluasi harus mengukur perubahan status gizi, anemia, kehadiran, konsentrasi belajar, pengeluaran keluarga, dan pendapatan pemasok.
7. Ketujuh, pembayaran kepada pemasok lokal harus berlangsung tepat waktu. Petani dan UMKM tidak akan mampu bertahan apabila diwajibkan memasok setiap hari tetapi baru dibayar setelah menunggu terlalu lama.

Penutup

Jambi sebagai Ruang Perbaikan Program Nasional. MBG merupakan program Presiden Prabowo dengan tujuan mulia. Presiden Prabowo ingin memastikan tidak ada anak yang belajar dalam keadaan lapar dan tidak ada ibu atau balita yang kehilangan kesempatan memperoleh asupan bergizi.

Namun, niat besar Presiden Prabowo ini harus dikawal oleh sistem yang kuat. Jambi tidak perlu mempertentangkan antara menerima atau menolak program nasional. Yang diperlukan adalah keberanian untuk memperbaiki pelaksanaannya berdasarkan kebutuhan lokal.

Program nasional harus diberi “baju Jambi”: menggunakan bahan pangan Jambi, melibatkan petani dan UMKM Jambi, menghidupkan Koperasi Merah Putih di Jambi, serta diawasi berdasarkan kondisi geografis dan sosial masyarakat Jambi.

Ukuran keberhasilan MBG bukan hanya banyaknya dapur atau jumlah porsi yang dibagikan. Keberhasilannya ditentukan oleh apakah makanan aman dikonsumsi, gizi anak membaik, keluarga terbantu, petani memperoleh pasar, pekerjaan tercipta, koperasi tumbuh sehat, dan manfaatnya mampu bertahan.

Apabila MBG diintegrasikan secara hati-hati dengan Koperasi Merah Putih, program ini dapat membentuk satu mata rantai pembangunan yang utuh: petani menghasilkan pangan, koperasi menghimpun dan menjaga mutunya, SPPG mengolahnya secara aman, anak memperoleh makanan bergizi, dan uang negara berputar kembali di tengah masyarakat.

Di situlah MBG tidak lagi sekadar menghadirkan makanan di atas piring, tetapi menjadi jalan untuk membangun kesehatan generasi dan kemandirian ekonomi Jambi. Semoga, Insya Allah.

**Penulis adalah Tenaga Ahli Gubernur Jambi