Kecamatan Kumun Debai Aktif Laksanakan Pembinaan PKK dan Pendampingan Penyusunan RKPDes 2027

SUNGAI PENUH (KABARNEGERI.NET) – Pemerintah Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, terus meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa serta masyarakat melalui berbagai kegiatan, di antaranya pembinaan persiapan lomba Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta pendampingan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni pembinaan dan pendampingan persiapan pelaksanaan lomba PKK. Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan kader dan desa yang akan mengikuti perlombaan mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga provinsi.

Kegiatan pendampingan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kumun Debai, Yelvi Gustefa, S.E., bersama Sekretaris Camat, Melya Elfa, S.Pt., M.Si. Acara tersebut juga dihadiri oleh Tim Penilai PKK Kota Sungai Penuh serta didampingi seluruh Kepala Seksi (Kasi) dan staf Kecamatan Kumun Debai.

Adapun pembinaan tersebut meliputi tertib administrasi, kelengkapan dokumen, buku wajib, buku wajib PKK, papan data serta laporan kegiatan. Selain itu, peningkatan kapasitas kader juga menjadi perhatian agar para kader memiliki pemahaman, kemampuan bekerja sama dan keterampilan dalam menjalankan tugas secara berkelanjutan.

Selain pembinaan PKK, Pemerintah Kecamatan Kumun Debai juga melaksanakan pendampingan penyusunan RKPDes Tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 14 Oktober 2026 di Desa Kumun Hilir.

Pendampingan penyusunan RKPDes ini merupakan bentuk bimbingan dan arahan dari pihak kecamatan kepada pemerintah desa dan tim penyusun RKPDes. Kegiatan tersebut melibatkan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan beserta staf.

Pendampingan ini bertujuan memastikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa disusun sesuai dengan aturan yang berlaku serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, Pemerintah Kecamatan Kumun Debai berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, memperkuat kapasitas kader PKK serta mendorong perencanaan pembangunan desa yang lebih terarah dan berkelanjutan. (burhan)