DPRD Sarolangun Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Sarolangun Tahun 2023

SAROLANGUN (KABARNEGERI.NET) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun menggelar rapat paripurna tahap 1 tingkat 3 yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sarolangun, Aang Purnama dan Wakil Ketua II DPRD Sarolangun, Sahrial Gunawan. Dihadiri Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sarolangun dan Sekwan, Efrianto.

Dengan agenda mendengarkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun 2023 yang disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun, Bachril Bakri, Selasa (30/04/2024).

Pj. Bupati Bachril Bakri menyampaikan beberapa laporan pertanggungjawaban atas pertanyaan atau tanggapan dari 8 fraksi, masing-masing disampaikan oleh Yusuf Helmi AB dari Fraksi Partai Golkar, H. Sadam Hidayat dari Fraksi Partai Demokrat, AH. Marzuki dari Fraksi PDIP, Fadlan Kholik dari Fraksi PKS, Muhammad Zabidi dari Fraksi PPP, Muslimin dari Fraksi PKB, Ade Saputra dari Fraksi PAN, dan Abdul Basid dari Fraksi Partai Gerindra.

Adapun pertanyaan dan tanggapan disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar terkait capaian PAD tahun 2023 sebesar Rp. 68,546 miliar lebih yang dinilai lebih kecil dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar Rp. 70,760 miliar lebih.

Fraksi Partai Demokrat juga meminta Pemkab Sarolangun mengawasi keberadaan pabrik atau perusahaan di Kabupaten Sarolangun, melakukan pembenahan potensi wisata, penjelasan rekruitmen P3K tahun 2023 dan 2024, meminta penjelasan terkait limit waktu jabatan Plh, Plt dan Pj bagi pejabat eselon di lingkungan Pemkab Sarolangun, meminta penjelasan terkait kekosongan pejabat eselon II, III dan IV, serta pengaruh surat edaran Mendagri tentang larangan mutasi jabatan.

Fraksi PDIP juga meminta penjelasan realisasi PAD yang mencapai 102,24 persen dan sektor-sektor PAD yang mengalami kenaikan realisasi signifikan, dan meminta penjelasan tentang LKPJ-LKPJ yang menitikberatkan pada kajian input, output dan outcome.

Fraksi PKS meminta penjelasan tentang PPNS di satuan Pol PP, meminta kantor arsip daerah melakukan dokumentasi daerah, meminta penyusunan APBD disusun secara akurat dan optimal, dan meminta penjelasan tentang tindak lanjut temuan BPK tahun 2022.

Fraksi PPP meminta adanya peningkatan pelayanan publik, terutama pada bidang kesehatan, infrastruktur jalan, pendidikan dan pelayanan umum, meminta Pemkab fokus pada RPJMD yang telah disusun dan mempertanyakan perubahan kantor Kesbangpol menjadi badan.

Fraksi PKB meminta penjelasan tentang potensi PAD serta antisipasi kebocoran PAD, dan meminta penyerapan PAD dioptimalkan.

Fraksi PAN memberikan saran kepada Diknas agar membuat database bagi sekolah yang akan direhabilitasi, yang dilakukan selaras dan merata, meminta adanya pengendalian kenaikan harga sembako, meminta penggunaan anggaran secara bijak, dan memprioritaskan kebutuhan utama.

Fraksi Partai Gerindra meminta OPD kreatif dalam menciptakan PAD baru, mengembangkan PAD yang telah ada, dan meminta penjelasan tentang penyerapan anggaran.

Atas tanggapan dan pandangan yang disampaikan 8 fraksi tersebut, dijawab secara terperinci oleh Pj. Bupati Bachril Bakri yang mendapat applause dari anggota dewan yang hadir. “Jika telah disepakati, rapat paripurna akan berlanjut ke tahap 2 tingkat 3,” ujar Sahrial Gunawan sembari mengetokkan palu. (F)