Pj. Wali Kota Saksikan Penandatangan PK dan Serahkan DPA Kepada Kepala OPD Pemkot Jambi

JAMBI (KABARNEGERI.NET) – Pejabat Utama dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih yang didampingi Asisten Administrasi Umum, M. Jaelani dan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Fahmi, Selasa (04/02/2025).

Perjanjian kinerja ini melibatkan Staf Ahli, Kepala OPD, dan Camat di lingkungan Pemkot Jambi, berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Jabatan Wali Kota Jambi. Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen seluruh OPD dalam menjalankan tugas sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Selain penandatanganan PK, dalam acara itu turut dilangsungkan penyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) secara simbolis dari Pj. Wali Kota kepada sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemkot Jambi. Serta penyerahan piagam penghargaan predikat penilaian kepatuhan Ombudsman RI kepada sejumlah Puskesmas dan perangkat daerah di lingkup Pemkot Jambi.

Penandatangan PK itu, kata Pj. Wali Kota Sri, merupakan salah satu kegiatan dari tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

“Perjanjian kinerja ini adalah dokumen yang memuat penugasan dari saya selaku Penjabat Kepala Daerah yang memberikan amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan target-target indikator kinerja yang harus dicapai. Melalui penandatanganan ini, maka terwujudlah suatu komitmen bersama antara Pj. Wali Kota dengan para Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan penugasan dengan kinerja yang terukur, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan,” kata Sri.

Di kesempatan itu, Pj. Wali Kota Sri juga menyampaikan apresiasi kepada perangkat daerah jajaran Pemkot Jambi yang telah melakukan perjanjian kinerja di lingkup OPD secara berjenjang hingga ke level fungsional.

“Dengan perjanjian kinerja dalam suatu organisasi pemerintahan, bukan hanya bersifat administratif belaka, namun lebih dari itu, yaitu untuk menciptakan sistem manajerial yang memiliki efek kepada organisasi di perangkat daerah, karena hal ini merupakan sebuah wujud dari akuntabilitas kinerja seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi,” ujar Sri.

Pj. Wali Kota Sri melanjutkan, dengan penandatanganan PK ini tentunya akan mendorong perbaikan struktur organisasi dan peningkatan komitmen ASN dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik dan bertanggung jawab.

“Selaku aparatur pemerintahan, saya mengajak dan mengingatkan agar kita semua selalu bersikap profesional dalam bekerja. Peliharalah integritas, dedikasi, totalitas, dan loyalitas dalam segala hal. Mari kita laksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi dan keikhlasan, karena PK ini wujud komitmen dan integritas, bukan sekedar tandatangan,” tegas Sri.

Lebih lanjut, dirinya mengajak untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan mengembangkan kreativitas, serta inovasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Saya minta seluruh OPD mempercepat proses administrasi dan persiapan program kegiatan yang ada di instansinya masing-masing agar seluruh kegiatan cepat dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan perekonomian wilayah,” lanjut Sri.

“Setelah DPA ini diserahkan, maka idealnya segera dilaksanakan, karena APBD merupakan bagian dari instrumen percepatan perekonomian di daerah. Sembari dengan itu, kita juga menunggu arahan Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran sebagaimana instruksi Bapak Presiden,” pungkas Sri.

Untuk diketahui, berdasarkan 10 indikator yang menjadi target capaian kinerja Pemkot Jambi di tahun 2024 lalu, tercatat semua berada di atas angka 98 persen, bahkan sejumlah indikator capaian memiliki nilai di atas 100 persen, seperti indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 100,93 persen, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 110,42 persen, realisasi investasi 126,87 persen, Angka Harapan Hidup (AHH) 102,08 persen, indeks pembangunan pemuda 100,05 persen, dan persentase penduduk miskin 105,02 persen. (eco)