Alumni HMI Cabang Medan Dukung Aksi HMI Bangko: Kritik Itu Hak Mahasiswa, Jangan Diintimidasi HMI

MERANGIN (KABARNEGERI.NET) – Dukungan terhadap Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangko yang baru-baru ini menggelar aksi demonstrasi menyoroti sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Erfan Indriyawan, SP, alumni HMI Cabang Medan, yang mengecam keras segala bentuk intimidasi terhadap gerakan mahasiswa pada Kamis (05/06/2025).

Dalam sejumlah pemberitaan, unjuk rasa HMI Cabang Bangko di kantor Bupati Bangko terkait kritik 100 hari pemerintahan daerah yang baru berjalan, mendapat intimidasi dari pihak ‘istana’.

Erfan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kader-kader HMI Bangko adalah bentuk nyata dari peran dan tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan dan pengontrol sosial. Ia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dijamin dalam sistem demokrasi, sehingga tidak boleh ada satu pun pihak yang mengintervensi, apalagi mengintimidasi mahasiswa karena menyuarakan aspirasi rakyat.

“Saya mendukung penuh aksi yang dilakukan HMI Cabang Bangko. Kritik adalah hak mahasiswa yang dijamin konstitusi. Mereka bukan sedang membuat gaduh, tetapi justru sedang menjalankan peran strategis dalam mengingatkan pemerintah agar tidak melenceng dari kepentingan rakyat. Jangan ada upaya untuk membungkam suara kritis. Demokrasi kita bisa mati jika suara mahasiswa dibungkam,” ujar Erfan yang juga sebagai Ketua Umum AWaSi Jambi.

Aksi demonstrasi HMI Bangko yang dilakukan belum lama ini dinilai membawa aspirasi masyarakat bawah yang selama ini belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah daerah. Aksi tersebut mengusung tiga tuntutan utama yang dianggap sangat relevan dan mendesak untuk diperjuangkan. Ketiga tuntutan itu, menurut Erfan, menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tetap berada di jalur yang benar, yakni memperjuangkan kepentingan publik.

Tiga Tuntutan Utama Aksi HMI Bangko

1. Pembatalan pembelian mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati.

Dalam orasinya, massa HMI menyampaikan keberatan atas rencana pembelian mobil dinas baru untuk kepala daerah. Mereka menilai pengadaan tersebut tidak memiliki urgensi dan justru mencederai rasa keadilan masyarakat yang saat ini masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar.

“Mobil yang lama masih sangat layak. Lebih baik uangnya untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di desa dan kota. Warga butuh jalan bagus, bukan mobil mewah untuk pejabat,” ungkap seorang orator dalam aksi.

2. Penggratisan sewa lapak untuk pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Rakyat selama enam bulan pertama.

Mahasiswa menilai kebijakan pemda yang langsung membebankan sewa kepada PKL di pasar yang baru dibuka sangat tidak bijak. Padahal, aktivitas jual beli di pasar tersebut belum berjalan optimal, dan kondisi ekonomi rakyat kecil masih belum pulih.

“Lapak itu baru dibuka. Pembeli belum ramai. Kalau langsung disuruh bayar, pedagang bisa gulung tikar duluan. Pemerintah harus berpihak pada rakyat kecil, bukan menambah beban mereka,” kata salah satu peserta aksi.

3. Penutupan tempat hiburan malam yang dinilai merusak moral generasi muda.

Mahasiswa juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap tempat hiburan malam yang terus beroperasi tanpa pengawasan, bahkan saat bulan suci Ramadan. Mereka menilai hal ini sebagai bentuk pembiaran yang membahayakan moral generasi muda.

“Sejak dilantik, bahkan di bulan Ramadan, tidak ada razia. Pemerintah seolah tutup mata. Jika dibiarkan, dampaknya akan panjang terhadap moral anak-anak muda kita,” ujar mereka dalam pernyataannya.

Pasca aksi tersebut, sekretariat HMI Cabang Bangko dikabarkan didatangi oleh pihak-pihak yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan kekuasaan. Kejadian itu memicu reaksi keras dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi.

Erfan Indriyawan menyebut tindakan itu sangat mencemaskan dan mencerminkan menurunnya kualitas demokrasi di daerah. Ia meminta pemerintah untuk introspeksi dan menghargai ruang gerak mahasiswa, bukan justru menekan atau mengintervensi.

“Gerakan mahasiswa adalah bagian dari sejarah bangsa ini. Kita tidak boleh kembali ke masa-masa di mana suara kritis dianggap musuh. Pemerintah yang kuat adalah yang mampu menerima kritik, bukan yang alergi terhadapnya,” tegas Erfan.

Sebagai penutup, Erfan juga mengajak seluruh alumni HMI di berbagai daerah untuk bersolidaritas dan tidak tinggal diam melihat situasi ini. Menurutnya, tanggung jawab moral alumni adalah memastikan bahwa kader-kader HMI di daerah tetap bisa bergerak bebas dan merdeka dalam menyuarakan kepentingan umat dan bangsa. (Red)