Pemkot Sungai Penuh dan Kejari Bersinergi Kawal Pembangunan Secara Hukum

SUNGAI PENUH (KABARNEGERI.NET) – Komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan taat hukum terus diperkuat Pemerintah Kota Sungai Penuh. Salah satunya melalui penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Senin (6/4/2026).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Harianto, SH, MH, disaksikan Wakil Wali Kota, Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah, Alpian, serta jajaran perangkat daerah dan Kejari.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemkot Sungai Penuh dalam memperkuat aspek pengawalan hukum terhadap setiap kebijakan dan program pembangunan daerah. Melalui dukungan Kejari, pemerintah daerah akan memperoleh pendampingan, pertimbangan, hingga bantuan hukum dalam penyelesaian persoalan perdata maupun tata usaha negara.

Walikota Alfin menegaskan, kolaborasi tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami ingin setiap kebijakan yang diambil benar-benar berada dalam koridor hukum. Sinergi ini menjadi kekuatan penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari persoalan hukum,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi peran Kejari Sungai Penuh yang selama ini aktif memberikan dukungan dan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.

Dengan adanya kerja sama ini, Pemkot Sungai Penuh berharap potensi sengketa hukum dapat diminimalisir sejak dini, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam setiap langkah pembangunan.

Langkah kolaboratif ini pun diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang profesional dan berintegritas. (Burhan)